Penulis: Laila Rahmawati*
Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi swasembada pangan. Namun, realitasnya, ketahanan pangan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya berasal dari aspek politik.
Aspek politik menjadi salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pada aspek politik ini mencakup Kebijakan pangan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keputusan politik. Salah satu contohnya adalah kebijakan impor pangan. Di tengah surplus produksi beras dalam negeri, kebijakan impor sering kali tetap diberlakukan. Hal ini tidak hanya memengaruhi stabilitas harga di pasar lokal tetapi juga merugikan petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan nasional. Keputusan seperti ini sering kali diduga lebih didasarkan pada kepentingan politik daripada kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, anggaran pemerintah untuk sektor pertanian kerap menjadi sorotan. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran untuk pengembangan pertanian dan infrastruktur pangan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sektor lain. Padahal, investasi di bidang ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi pangan.
ketahanan pangan Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika politik internasional. Ketergantungan pada impor gandum, kedelai, dan bahan pangan lainnya membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia. Konflik geopolitik, perubahan iklim, dan pandemi global adalah faktor eksternal yang memengaruhi ketersediaan dan harga pangan, sehingga memerlukan strategi politik yang cermat untuk menghadapinya.
Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Pemerintah harus lebih serius dalam mendukung petani lokal melalui program subsidi yang tepat sasaran, penguatan infrastruktur pertanian, dan pelatihan teknologi modern. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan distribusi bahan pokok juga menjadi kunci penting untuk mencegah penyimpangan.
Ketahanan pangan bukan hanya isu teknis, melainkan juga persoalan politik yang membutuhkan komitmen dari semua pihak, terutama pemerintah. Dengan kebijakan yang tepat dan tata kelola yang baik, Indonesia dapat memaksimalkan potensinya sebagai negara agraris sekaligus mengamankan ketahanan pangan nasional. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, langkah-langkah strategis dalam aspek politik sangat diperlukan untuk memastikan rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
* Penulis adalah Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
