Radar Berita – Badan Gizi Nasional merilis peta jalan MBG 2.0 pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan pemaparan ini untuk memperingati 100 hari masa kepemimpinannya. Langkah tersebut menjadi komitmen nyata pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program gizi nasional.
Transformasi ini mengusung tiga pilar utama. Pilar tersebut mencakup pemberantasan korupsi, pengawasan digital, serta pembukaan ruang kolaborasi. Selain itu, langkah ini memperkuat kaitan antara kedaulatan pangan lokal dan kehadiran negara.
Penguatan Standar Keamanan Pangan
Program MBG awal sempat menghadapi persoalan teknis seperti keracunan makanan. Akibatnya, pemerintah meningkatkan pengawasan mutu secara ketat pada skema baru. Kini, pengelola wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Selain itu, pengawasan memanfaatkan CCTV berbasis kecerdasan buatan dan pelabelan jam konsumsi. BGN juga mewajibkan minimal 80 persen pasokan berasal dari UMKM, peternak, dan kelompok tani lokal di sekitar satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah ini efektif memutus rantai perantara bermasalah serta membatasi biaya operasional.
Transparansi Anggaran dan Digitalisasi
BGN berhasil membongkar ratusan rekening ganda dalam sistem pengawasan anggaran. Tindakan tegas ini menghemat dana negara hingga puluhan triliun rupiah. Namun, perbaikan sistem pelaporan harian tetap menjadi fokus utama BGN.
Penerapan platform pengawasan digital meminimalkan ketimpangan informasi antara pusat dan daerah. Makanan anak sekolah di seluruh pelosok Nusantara kini memiliki kepastian kualitas dan keamanan. Keberhasilan ini menjadi tolok ukur baru bagi negara-negara di belahan bumi Selatan.
