Radar Berita – Nominal upah yang diterima karyawan kerap berbeda dengan angka pada kontrak kerja. Hal ini terjadi karena perusahaan memotong iuran jaminan sosial serta pajak penghasilan. Oleh karena itu, pekerja perlu memahami cara menghitung gaji bersih secara cermat. Langkah ini bermanfaat dalam menyusun anggaran kebutuhan rumah tangga dan tabungan.
Komponen Potongan BPJS dan Pajak Karyawan
Iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah dipatok sebesar 5 persen dari dasar penghasilan. Perusahaan menanggung 4 persen, sedangkan pekerja membayar 1 persen dengan batas atas upah Rp12 juta per bulan. Akibatnya, pekerja bergaji Rp8 juta menanggung potongan kesehatan sebesar Rp80.000 setiap bulan.
Sementara itu, program BPJS Ketenagakerjaan membebankan Jaminan Hari Tua sebesar 2 persen dan Jaminan Pensiun sebesar 1 persen kepada upah pekerja. Selebihnya, perusahaan menanggung JHT 3,7 persen, JP 2 persen, serta iuran JKK dan JKM secara penuh. Selain itu, potongan PPh Pasal 21 ditarik menggunakan Tarif Efektif Rata-rata sejak 2024.
Simulasi Perhitungan Gaji Bersih Rp8 Juta
Sebagai gambaran, seorang pekerja menerima gaji bruto senilai Rp8.000.000 per bulan. Potongan BPJS Kesehatan tercatat Rp80.000, iuran JHT Rp160.000, serta iuran JP sebesar Rp80.000. Selain itu, perusahaan menetapkan asumsi PPh Pasal 21 sebesar Rp120.000 pada simulasi ini.
Total seluruh potongan tersebut mencapai Rp440.000 per bulan. Pengurangan upah bruto Rp8.000.000 dengan total potongan tersebut menghasilkan gaji bersih Rp7.560.000. Namun, nominal pajak setiap pekerja dapat berbeda tergantung status tanggungan dan komponen tunjangan.
Pentingnya Memeriksa Slip Gaji Bulanan
Pekerja disarankan rutin meneliti rincian slip upah setiap bulan. Pastikan potongan BPJS maupun pajak telah sesuai dengan ketentuan yang sah. Apabila menemukan kejanggalan nominal, tanyakan langsung kepada bagian sumber daya manusia perusahaan.
