Radar Berita – Pemerintah didesak mengoptimalkan pemadaman peristiwa karhutla di TNWK, Lampung Timur. Langkah sigap ini sangat krusial demi melindungi kelestarian ekosistem sekaligus sektor pariwisata. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dampak Luas Karhutla bagi Warga
Berdasarkan data Balai TNWK, sebanyak 21 insiden kebakaran melanda area seluas sekitar 7.000 hektare sejak Januari hingga awal Oktober 2026. Akibatnya, vegetasi serta habitat satwa liar mengalami kerusakan parah. Asap tebal juga berisiko menurunkan rasa aman wisatawan yang berkunjung ke Way Kambas.
Penurunan angka pelancong dikhawatirkan memukul roda ekonomi masyarakat setempat. Komisi DPR yang membidangi pariwisata tersebut mengingatkan bahwa mata pencaharian warga sekitar sangat bergantung pada sektor ini. Chusnunia menegaskan, “Pemerintah harus memaksimalkan upaya pemadaman dan memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi meluas.”
Pemulihan Kawasan dan Penegakan Hukum
Pengelola kawasan bersama pemerintah diminta mengumumkan perkembangan situasi dan aspek keselamatan wisatawan secara berkala. Selain itu, koordinasi antarpemangku kepentingan seperti pelaku usaha dan warga desa penyangga harus terus dibangun. Sinergi ini penting demi menjaga keberlangsungan aktivitas pariwisata alam.
Penanganan pascainsiden juga wajib dipersiapkan matang lewat pemetaan kerusakan serta pemantauan habitat satwa liar. Selain itu, pemerintah perlu menindak tegas pihak yang sengaja membakar hutan secara melawan hukum. Chusnunia menambahkan, “Setelah api padam, jangan sampai kawasan yang terbakar dibiarkan begitu saja.”
