Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia merupakan salah satu proyek ambisius yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga saat ini, proyek tersebut baru mencapai sekitar 15% dari target penyelesaiannya. Pembangunan IKN merupakan salah satu proyek prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target yang dicanangkan dalam pembangunan tahap 1 IKN akan selesai pada tahun 2024. “Target pembangunan tahap pertama dimana pembangunan tahap ini difokuskan pada pusat inti pusat pemerintahan dengan beberapa infrastruktur prioritas,” Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024 di JCC Senayan Jakarta, Senin (6/5). Lanjutnya, pembangunan istana presiden dan lapangan upacara sudah mencapai 60,54%, kawasan istana mencapai 80,95%, gedung kementerian koordinator mencapai 49,36%. Kemudian rumah tapak pejabat menteri mencapai 85,78%, rumah susun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur pertahanan dan keamanan (Hankam) mencapai 33,88%.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta publik tak membayangkan IKN sudah jadi sempurna saat upacara 17 Agustus 2024 nanti. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menghadapi berbagai kendala yang menghambat progresnya hingga saat ini.
Tantangan biaya yang tinggi dalam proyek pembangunan adalah masalah yang kompleks dan sering kali sulit diatasi. Ketika anggaran awal tidak mencakup semua aspek yang diperlukan, dampaknya dapat berupa penundaan signifikan yang menghambat kemajuan proyek. Biaya infrastruktur dan fasilitas dasar sering kali lebih besar dari perkiraan awal, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti fluktuasi harga bahan, perubahan desain, dan kebutuhan yang tidak terduga. Saat ini dalam RPJMN tercatat sebesar Rp 466 Triliun. Pendekatan yang lebih efektif diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, perencanaan yang lebih mendalam dan akurat harus dilakukan sejak awal. Ini melibatkan analisis risiko yang komprehensif dan perhitungan cadangan dana untuk mengantisipasi kemungkinan biaya tambahan.
Isu lingkungan merupakan tantangan serius dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Potensi bencana alam seperti banjir dan kerusakan ekosistem menjadi kekhawatiran utama. Pembangunan yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup satwa liar. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Studi dampak lingkungan yang komprehensif harus dilakukan sebelum dimulainya proyek untuk mengidentifikasi dan mitigasi potensi risiko. Selain itu, penerapan praktik-praktik pembangunan hijau, seperti pengelolaan air yang efektif dan pelestarian habitat alami, sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan ahli lingkungan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan tanpa merusak lingkungan.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru dapat memicu urbanisasi yang cepat, yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial bagi masyarakat lokal. Salah satu dampaknya adalah peningkatan kepadatan penduduk yang dapat mengakibatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, perubahan budaya yang terjadi akibat urbanisasi mungkin tidak selalu disambut baik oleh penduduk asli, yang dapat menyebabkan ketegangan sosial.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan, memastikan bahwa kebutuhan dan kekhawatiran mereka diakomodasi. Selain itu, program-program pelatihan dan pemberdayaan harus diimplementasikan untuk membantu penduduk lokal beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.
Selain itu, penting untuk mempertahankan dan melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh arus urbanisasi. Ini bisa dilakukan melalui upaya pelestarian budaya, dukungan terhadap kegiatan kebudayaan, dan edukasi mengenai pentingnya keberagaman budaya. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan IKN dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan tanpa mengorbankan kesejahteraan dan identitas masyarakat lokal.
Hingga saat ini, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak lepas dari kritik publik dan ketidakpastian politik. Banyak pihak mempertanyakan prioritas anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini, terutama di saat Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi lainnya. Ketidakpastian politik juga menambah kompleksitas, karena perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan dapat mempengaruhi kelangsungan proyek ini.
Untuk mengatasi kritik tersebut, pemerintah harus memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan menyusun prioritas yang tepat. Anggaran untuk IKN harus dipertimbangkan dengan cermat, tanpa mengabaikan kebutuhan mendesak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di seluruh negeri. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek ini, guna membangun kepercayaan dan dukungan publik.
Ketidakpastian politik dapat diatasi dengan menciptakan kerangka kebijakan yang kuat dan berkelanjutan untuk proyek IKN. Pemerintah harus menetapkan aturan dan regulasi yang jelas serta memastikan kontinuitas proyek terlepas dari pergantian kepemimpinan. Ini dapat dilakukan melalui legislasi yang mendukung dan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak.
Dengan mengatasi kritik publik dan ketidakpastian politik secara proaktif, proyek IKN memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan langkah besar dan ambisius yang dapat membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada, mulai dari masalah biaya, isu lingkungan, dampak sosial, hingga kritik publik dan ketidakpastian politik. Dengan perencanaan yang matang, pendekatan yang inklusif, serta komitmen terhadap keberlanjutan, IKN Nusantara dapat menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan, kita dapat memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya mencapai target, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.
Penulis: Nur Kholik (Universitas Ahmad Dahlan)
