Radar Berita – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia memberikan catatan penting terkait kebijakan kelautan era Prabowo-Gibran. Langkah pemerintah tersebut dinilai mampu mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir secara bertahap. Namun, keberhasilan program ini memerlukan pengawasan ketat serta keterlibatan aktif warga lokal.
Tantangan Pengelolaan Anggaran dan Infrastruktur
Dukungan dana negara memang sangat penting untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan nasional. Selain itu, pemerintah harus menyiapkan perencanaan matang dan mekanisme evaluasi yang terukur. Akibatnya, manfaat alokasi anggaran dapat menyentuh langsung kehidupan para nelayan kecil.
KNTI mencermati beberapa agenda utama seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan modernisasi kapal perikanan. Selain itu, program swasembada garam serta budi daya ikan tematik juga menjadi perhatian. Pembangunan fasilitas fisik hendaknya diikuti dengan perlindungan ekosistem laut yang berkelanjutan.
Pentingnya Kolaborasi dan Perlindungan Wilayah Tangkap
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, mendorong sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan warga pesisir. Kebijakan ini harus menjawab persoalan riil di lapangan, bukan sekadar mengejar target produksi. “Sudah saatnya pemerintah harus fokus pada nelayan dan potensi menggerakkan ekonomi pesisir dengan pembiayaan modal yang konsisten,” tegas Dani di Jakarta, Senin (25/10).
Di samping itu, perlindungan ruang tangkap nelayan tradisional menjadi hal yang sangat mendesak. Kebijakan pembangunan pesisir perlu menjamin nelayan kecil tidak tersingkir oleh ekspansi korporasi besar. Kebijakan yang adil akan memastikan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir di masa depan.
