Radar Berita – Pemerintah Italia diguncang skandal intimidasi digital setelah beredarnya data Menlu Italia Antonio Tajani di dark web. Para peretas tidak hanya membeberkan informasi pribadi milik wakil perdana menteri tersebut. Mereka bahkan membuka sayembara berhadiah untuk mengumpulkan keterangan tambahan mengenai anggota keluarganya.
Tajani mengungkapkan ancaman serius ini ke publik pada Sabtu (7/11/2026). Akibatnya, Perdana Menteri Giorgia Meloni langsung melayangkan kecaman keras terhadap aksi kejahatan siber tersebut. Meloni menilai praktik jual beli data pejabat negara sangat membahayakan keselamatan individu dan keamanan nasional.
Respons Tegas dan Pembahasan di G7
Tajani menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah mundur menghadapi serangan digital ini. “Saya tidak akan terintimidasi dengan cara apa pun,” tegas Tajani. Selain itu, ia berencana membawa persoalan teror siber ke pertemuan menteri luar negeri G7 di Paris, Prancis, pada 9–10 November 2026.
Hingga kini, pemerintah Italia belum membeberkan rincian data yang berhasil dicuri. Belum ada konfirmasi mengenai kebocoran dokumen rahasia diplomatik dari kementerian terkait. Kendati demikian, Tajani memastikan ancaman ini merupakan upaya intimidasi yang dirancang untuk mengganggu tugas kenegaraannya.
Deretan Pejabat Italia Ikut Menjadi Target
Tajani bukan satu-satunya tokoh pemerintahan yang menjadi korban teror siber tersebut. Dalam laman dark web, foto Tajani masuk ke dalam daftar 18 orang yang dilabeli musuh Federasi Rusia. Daftar tersebut menyerupai pengadilan virtual yang juga memuat nama sejumlah pakar keamanan siber.
Selain itu, Kepala Kejaksaan Roma Francesco Lo Voi dan Direktur Kepolisian Pos dan Komunikasi Italia Ivano Gabrielli turut disasar. Nama Paolo Tassan-Zanin, wali kota Aviano di Italia utara, juga ikut terancam. Wilayah Aviano sendiri dikenal menampung fasilitas pangkalan udara militer Amerika Serikat.
Dugaan Keterlibatan Peretas Pro-Rusia
Aksi peretasan ini diduga kuat melibatkan kelompok peretas pro-Rusia bernama NoName057(16). Kelompok tersebut memang dikenal kerap menyerang lembaga digital negara-negara pendukung Ukraina. Data para pejabat Italia itu disinyalir telah beredar di dark web selama sekitar dua pekan.
Namun, otoritas Italia belum merilis hasil forensik digital lengkap terkait pihak yang bertanggung jawab. Di sisi lain, pihak Rusia secara konsisten membantah tudingan keterlibatan dalam operasi peretasan luar negeri. Dukungan politik dari suatu kelompok siber juga tidak otomatis membuktikan adanya instruksi resmi dari Moskow.
