Radar Berita – Pengelolaan Dana Otsus Aceh pasca-2027 dituntut untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan anggaran tersebut wajib berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan nyata. Sikap ini ditegaskan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali.
Pendorong Kesejahteraan dan Transformasi Daerah
Safrizal menilai dana kekhususan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen transfer anggaran rutin. Sebaliknya, pembiayaan ini harus menjadi penggerak utama transformasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Pria yang juga menjabat Kepala Posko Wilayah Aceh untuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi itu menekankan pentingnya efisiensi alokasi.
“Bagaimana setiap rupiah yang dikelola hari ini dapat memperkuat kemampuan Aceh membiayai masa depannya,” ujar Safrizal dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu. Akibatnya, pembenahan manajemen keuangan menjadi langkah mutlak agar daerah tidak terus bergantung pada bantuan pusat.
Forum Akademisi Bahas Arah Anggaran
Pernyataan tersebut disampaikan Safrizal ketika mewakili Menteri Dalam Negeri dalam sebuah seminar nasional di Hall ACC Dayan Dawood, Banda Aceh, Sabtu. Forum tersebut mengusung tema “Dana Otsus di Persimpangan: Reformasi Tata Keuangan Aceh Menuju Kemandirian Fiskal Pasca-2027”. Agenda ini digelar oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala dalam rangkaian Pekan Ilmiah Akuntansi XXIX.
