Radar Berita, Bogor – Sejumlah warga di cluster Bukit Bunga, Citra Indah City, Jonggol, Kabupaten Bogor, menyayangkan sikap oknum RT baru yang berupaya mengusir Sekolah Tahfidz PKBM Madinatul Qur’an. Langkah ini dinilai tidak hanya merugikan sekolah, tetapi juga mencederai hubungan baik antarwarga yang selama ini terjalin.
Sekolah yang dikenal mencetak para penghafal Al-Qur’an ini terpaksa mempertimbangkan jalur hukum sebagai langkah terakhir menghadapi tekanan yang dipimpin oleh oknum RT tersebut. Menurut pengacara sekolah, Abdullah Syarief, SH., MH., tindakan ini sudah berada di luar batas wajar. “Kami tidak bisa diam saja. Semua bukti dan data telah kami kumpulkan, dan kami siap membawa masalah ini ke pengadilan jika perlu,” tegas Syarief.
Meski ada segelintir warga yang mendukung oknum RT, mayoritas warga cluster justru memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan sekolah tersebut. Sekolah Tahfidz ini dianggap memberikan dampak positif bagi lingkungan, termasuk melalui program-program sosial yang melibatkan warga sekitar.
“Padahal, yang mendukung sekolah ini jauh lebih banyak. Kami punya data dan dukungan dari berbagai lembaga serta beberapa kesepakatan tertulis terkait aktivitas sekolah,” jelas Syarief.
Sejumlah warga juga tidak puas dengan gaya kepemimpinan RT baru ini. LA, salah satu warga yang merasa resah, menyatakan keheranannya atas cara RT tersebut memimpin tanpa melibatkan warga dalam prosesnya. “Kita ingin komunikasi yang sehat antar warga dan antara warga dengan pemimpin. Menurut bapak ibu, apa bisa terwujud itu semua dengan dia sebagai ketua RT-nya? Saya bingung sekali bagaimana seseorang bisa jadi ketua RT tanpa persetujuan warga. Itu kan sudah salah, kecuali kalau ketua RT yang dipilih tidak bermasalah, mungkin warga bisa menerima. Tapi kalau ternyata orangnya tidak pantas jadi pemimpin, tidak salah kalau kita protes,” ujar LA dengan nada kecewa.
Syarief menambahkan, upaya mediasi sudah pernah dilakukan, namun hasilnya nihil karena tidak ada dialog yang sebenarnya. “Bukan mediasi, melainkan intimidasi. RW yang terlibat dalam proses mediasi ini juga tidak menunjukkan sikap netral, mereka cenderung berpihak,” katanya.
Oleh karena itu, Syarief meminta mediasi dilakukan dengan Kepala Desa, yang menurutnya lebih netral dan peduli terhadap pendidikan. “Kades sejauh ini sangat perhatian terhadap masalah ini dan selalu bersikap netral. Kami sangat mengapresiasi sikap beliau,” tambahnya.
Lebih lanjut, Syarief menjelaskan bahwa pihak sekolah juga sedang menyelidiki potensi pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh oknum RT, termasuk dugaan bahwa masalah ini dipengaruhi oleh sentimen SARA. “Kita sedang mendalami apakah ada unsur SARA dalam kasus ini. Bukti sedang dikumpulkan, dan kami akan tindak lanjuti secara hukum,” pungkasnya.
Mayoritas warga berharap masalah ini segera selesai agar sekolah dapat melanjutkan aktivitasnya tanpa gangguan. Mereka juga mendukung agar komunikasi yang sehat antara warga dan pemimpin bisa terwujud tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.
