Radar Berita, Tolikara, 12 November 2024 – Menyambut pelaksanaan Pilkada serentak 2024, pasangan calon nomor urut 4, Willem Wandik – Yotam Wonda, menghimbau seluruh anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada calon manapun. Seruan ini didasari pengalaman pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari 2024 lalu, di mana empat anggota KPU Tolikara diberhentikan karena terbukti terlibat langsung dalam kecurangan, yang diduga menguntungkan pihak tertentu.
Paslon Willem Wandik – Yotam Wonda (Wilyon) menegaskan bahwa netralitas KPU sangat penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Masyarakat Tolikara berharap kejadian serupa pada Pileg lalu tidak terulang kembali dalam Pilkada ini.
Komitmen Paslon Wilyon Menjaga Transparansi dan Demokrasi
Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kecurangan, tim Wilyon telah mempersiapkan saksi di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tolikara serta mengerahkan tim hukum yang siap mengawal jalannya Pilkada hingga selesai. Langkah ini diambil untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan dan setiap proses berjalan sesuai dengan aturan.
“Kami siap mengawal Pilkada ini secara ketat dan memastikan setiap suara dihitung secara adil. Kami mengimbau KPU Tolikara untuk menjaga profesionalisme, karena ini adalah hak rakyat Tolikara untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan,” ujar Willem Wandik dalam pernyataan resmi.
Penegasan Tim Hukum Wilyon: Proses Hukum bagi Penyelenggara yang Tidak Netral
Tim hukum Wilyon menegaskan akan bertindak tegas apabila ditemukan indikasi ketidaknetralan dari pihak penyelenggara pemilu. Mereka menyatakan bahwa tidak hanya sanksi administratif yang akan diberikan, tetapi juga akan memprosesnya hingga ke jalur pidana sesuai hukum yang berlaku. Menurut tim hukum Wilyon, pelanggaran terhadap asas netralitas ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap demokrasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
“Kami memiliki bukti kuat dari pengalaman Pileg lalu. Jika ada oknum KPU atau penyelenggara lain yang terbukti tidak netral dalam Pilkada ini, kami akan menindak secara hukum, bukan sekadar sanksi administrasi. Kami ingin keadilan ditegakkan dan demokrasi terlindungi,” tegas perwakilan tim hukum Wilyon.
Harapan Masyarakat Tolikara
Masyarakat Tolikara juga mengharapkan agar KPU dapat menjaga kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Mereka mendukung upaya Paslon Wilyon untuk menyiapkan saksi di TPS dan meminta agar proses pemilu berlangsung aman, adil, dan transparan. Dalam berbagai forum, tokoh masyarakat dan tokoh adat menyuarakan dukungan mereka terhadap prinsip netralitas penyelenggara pemilu agar hasil yang tercapai benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
“Kami menginginkan Pilkada yang adil, yang benar-benar mewakili pilihan kami sebagai warga Tolikara. Kami berharap KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya dan menghindari kepentingan pribadi atau golongan,” ujar seorang tokoh adat setempat.
Menegakkan Prinsip Demokrasi di Tanah Toli
Pilkada Tolikara 2024 diharapkan dapat menjadi contoh baik dalam penyelenggaraan pemilu yang mengedepankan prinsip demokrasi dan keadilan. Masyarakat Tolikara, sebagai pemilik suara dan penentu masa depan daerah mereka, layak mendapatkan pemilu yang bebas dari kecurangan dan tekanan. Prinsip netralitas dalam pemilu, terutama bagi lembaga penyelenggara seperti KPU, harus dijaga agar Pilkada ini benar-benar mencerminkan pilihan masyarakat.
Paslon Wilyon menyatakan komitmen mereka untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai peraturan dan akan terus memantau jalannya pemilihan agar segala bentuk kecurangan atau pelanggaran dapat ditindak dengan tegas.
