Oleh: Nada Elok Wibowo (Mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang)
Dalam kehidupan sehari-hari, hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang tak terpisahkan, terutama dalam konteks sebagai warga negara. Kedua hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya. Hak merujuk pada sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, atau kekuasaan untuk melakukan atau menuntut sesuatu. Di sisi lain, kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan dan diselesaikan. Penting untuk memahami bahwa hak dan kewajiban warga negara saling berhubungan dengan hak dan kewajiban negara. Salah satu bidang yang memperlihatkan keterkaitan antara hak dan kewajiban adalah dalam berlalu lintas. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan kota-kota yang padat, menghadapi tantangan besar dalam mengelola lalu lintas. Kendaraan pribadi memainkan peran penting dalam situasi lalu lintas di Indonesia. Oleh karena itu, memahami hak dan kewajiban dalam berlalu lintas sangat penting.
Hak pengguna jalan mencakup hak untuk berlalu lintas dengan aman dan nyaman serta hak untuk tidak terganggu oleh pengguna jalan lainnya. Namun, hak ini harus diimbangi dengan kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas, seperti memakai helm, tidak mengemudi dengan kecepatan berlebihan, dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Sayangnya, masih banyak warga negara yang melanggar haknya dan mengingkari
kewajibannya, yang akhirnya merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sering kali terjadi akibat kelalaian atau pengabaian kewajiban oleh individu atau pemerintah. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia dapat disebabkan oleh program pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau oleh perilaku warga yang malas bekerja atau tidak memiliki keterampilan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi hak dan kewajiban mereka.
Dalam konteks berlalu lintas, polisi lalu lintas memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan keselamatan di jalan. Polisi tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Mereka juga melakukan kampanye dan seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Selain penegakan hukum, pendekatan edukatif juga penting, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Polisi melibatkan orang tua dalam proses hukum dan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk kesadaran yang baik sejak dini dan mendorong perilaku berkendara yang bertanggung jawab di masa mendatang. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas namun adil. Polisi harus konsisten dalam melakukan patroli dan operasi lalu lintas serta menggunakan teknologi untuk memantau pelanggaran. Selain itu, pemerintah harus terus memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur lalu lintas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
Pelanggaran lalu lintas sering kali dikategorikan dalam dua jenis: penal dan non-penal. Penegakan hukum penal berorientasi pada memberlakukan pertanggungjawaban kepada pihak yang melanggar aturan perundang-undangan secara represif. Sementara itu, penegakan hukum non-penal lebih bersifat preventif, seperti memberikan teguran atau himbauan kepada pelanggar. Dalam penegakan hukum lalu lintas, asas keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan perlindungan terhadap keselamatan umum harus diterapkan. Pengemudi dan pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari polisi terkait aturan lalu lintas yang berlaku. Mereka juga berhak untuk diperlakukan dengan adil dan dihormati selama proses penegakan hukum. Polisi lalu lintas memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan yang konsisten terhadap lalu lintas, menjaga keamanan pengguna jalan, serta mengurangi angka pelanggaran lalu lintas melalui pendekatan preventif dan edukatif. Melalui kampanyekampanye lalu lintas dan seminar-seminar, mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berperilaku baik dalam berlalu lintas, serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jalan yang bertanggung jawab.
Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas perlu ditingkatkan melalui kampanye, seminar, dan program edukatif di sekolah-sekolah. Dengan mengimplementasikan pendekatan yang holistik ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta mampu menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib. Kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang lalu lintas, evaluasi kinerja petugas yang diberikan wewenang memeriksa pelanggaran lalu lintas perlu dilakukan secara rutin agar dapat menyesuaikan dengan prosedur yang ada. Lembaga yang berkonsentrasi pada isu penegakan hukum harus senantiasa melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam bidang lalu lintas. Adapun kepada masyarakat, penting untuk tetap memperhatikan peraturan dengan menaatinya sebagai aspek sumber daya yang berperan penting dalam kelancaran dan keamanan berlalu lintas. Melalui upaya bersama antara polisi, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam berlalu lintas dapat meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi semua pengguna jalan di Indonesia.
